DASAR :
1. Undang Undang Kepolisian RI No 2 tahun 2002 pasal 15 ayat ( 1 ) huruf k , yaitu mengeluarkan surat ijin / surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat , serta ayat (2) huruf I yaitu melakukan pengawasan fungsional terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi intansi terkait.
2. UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
PENDAHULUAN
Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang merupakan revisi terhadap Undang-undang No 9 Tahun 1992 mempunyai dampak yang signifikan terhadap Peran Polri dalam melakukan pengawasan/pengamanan dan Pelayanan Orang asing, dimana peran dan fungsi Polri yang berkaitan dengan Orang asing sudah sangat berkurang.
Peran Polri yang ditiadakan dalam Undang-undang No 6 Tahun 2011 yakni terkait pelaporan orang asing (deteksi dini ) sebagaimana yang diatur dalam UU No 9 tahun 1992 pada pasal 60 dan 61.
Perkembangan Teknologi dan Informasi dewasa ini berbanding lurus dengan Kejahatan yang terjadi, bentang pantai di wilayah Indonesia yang sangat luas terutama diwilayah Manokwari, dan provinsi papua barat pada khusunya dan wilayah Indonesia lain pada umumnya kemungkinan besar akan digunakan sebagai Pintu-pintu masuk orang maupun barang
Kewajiban melaporkan orang asing di Polri yang sudah dihapus didalam UU No 6 tahun 2011 berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan dalam negeri, padahal kalau dilihat markas Polri dari tingkat Pospol sampai Polres berada diseluruh wilayah, hal tersebut harusnya dimanfaatkan untuk melakukan deteksi dini terhadap kehadiran orang asing, bukannya disunat kewenangan tersebut.
Imigrasi yang dikedepankan dalam UU No 6 Tahun 2011 tersebut dari segi jumlah personel dan kantor serta sarana dan prasarana lainnya, mustahil untuk bisa mengcover semua wilayah sampai di pedalaman-pedalaman.
Dengan kekurangan personel, sarana dan prasarana Imigrasi tersebut maka dibentuklah Tim Pengawasan Orang asing ( tim terpadu ) yang berisikan lintas sektor yakni pihak Imigrasi, Pihak Polri, Pihak TNI, Kejaksaan, dan Pemda.
Tim PORA tersebut selama ini sudah bekerja namun dirasa tidak maksimal dikarenakan Tim tersebut akan begerak sesuai dengan renja dari Imigrasi dan di wilayah Manokwari sudah dilaksankan sebanyak 2 kali dalam satu tahun.
PEMBAHASAN
GAMBARAN UMUM KEBERADAAN ORANG ASING DI WILAYAH MANOKWARI.
Wilayah Hukum Polres Manokwari terdiri dari 4 Kabupaten yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari selatan, Kabupaten pegunungan Arfak dan 11 distrik Kabupaten Tambrauw.
Dengan semakin lancarnya arus transportasi dari dan keluar Manokwari, maka manokwari serIng dijadikan Kota Transit dan kota tujuan Baik bagi warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing.
Untuk warga negara asing yang melakukan kunjungan di wilayah Manokwari terbagi menjadi 2, yakni orang asing Ijin Tinggal Kunjungan ( Kunjungan wisata dan kunjungan Sosial Budaya ) serta Orang Asing Tinggal Terbatas
Untuk Orang Asing tinggal Kunjungan di wilayah Manokwari biasanya melakukan aktivitas wisata di beberapa Lokasi diantaranya Kampung Kwau / Siobri distrik Warmare ( pengamatan Burung), wilayah Taman Nasional teluk cenderawasih dan beberapa Peninggalan perang dunia II.
Untuk orang asing tinggal terbatas di wilayah Manokwari kebanyakan dengan latar belakang Rohaniawan dan Para Pekerja dari pabrik Semen PT. SDIC Maruni Manokwari.
Permasalahan yang sekarang menjadi perhatian Nasional adalah membanjirnya Tenaga kerja asing ( TKA ) dari china ( RRC ) yang banyak berinvestasi di daerah-daerah. Untuk wilayah Manokwari terdapat PMA asal China yakni PT. SDIC ( perusahaan semen maruni) dan PT Yonjing ( Perkebunan Kelapa Sawit).
Untuk PMA Asal china tersebut yang menjadi perhatian adalah PT. SDIC dimana banyak ditemukan pelanggaran keimigrasian, diantaranya :
Melakukan aktifitas kerja tanpa dilengkapi dokumen yang sah
Tidak melaporkan jumlah riil Tenaga kerja asing yang digunakan oleh Perusahaan dan Sub Kontraktor
Melakuan kegiatan hubungan sexual dengan PSK di sekitar wilayah tersebut
Dalam penanganannya seperti saling melempar tanggung jawab antara Pihak Imigrasi dan Ketenaga kerjaan.
Selain permasalahan tersebut diatas untuk wilayah Hukum Polres Manokwari maupun wilayah lainnya di papua, terkait penanganan kelompok Kriminal Politik dan Kelompok Kriminal Bersenjata, yang tidak menutup kemungkinan Kelompok-kelompok tersebut melakukan hubungan dengan orang asing.
Di wilayah Manokwari, sejak tahun 2011 sampai sekrang sudah melakuakn penagkapan terhadap orang asing yang terindikasi mempunyai hubungan dengan KKP diantaranya Petr Zamecnik WN Cheko ( meliput kegiatan Unras Pok WPNA tahun 2012) Arthem Saphirenko WN. Ukraina ( Mengikuti kegitan HUT Papua Merdeka tahun 2012 ), Idrisa Foday, WN Siera leone ( bergabung dengan kelompok KNPB 2014 ), Pieree Claude Geeraters, WN Perancis ( melakukan Peliputan Demo HAM kelompok sepratis 2016)
Hal ini terjadi dikarenakan Tidak ada kewajiban melaporkan orang asing pada Polri, sehingga deteksi dini melalaui pelaporan orang asing tersebut tidak berjalan dengan baik.
DATA ORANG ASING DI WILAYAH HUKUM POLRES MANOKWARI
NO
NAMA SPONSOR
WARGA NEGARA
DOKIM
JUMLAH
KET
1
GEREJA PERSEKUTUAN KRISTEN ALKITAB INDONESIA
AFRIKA SELATAN
KITAP
3 ORANG
KOREA SELATAN
KITAP
4 ORANG
AMERIKA SERIKAT
KITAS
7 ORANG
2
YAYASAN EKLESIA
EQUADOR
KITAP
1 ORANG
3
BERNITA BARANSANO
BELANDA
KITAP
1 ORANG
4
MARIA VALENTINA SITA PRATIVI
KANADA
KITAS
1 ORANG
5
YAYASAN MISI PENGINJILAN PAPUA ( YMP3)
AMERIKA SERIKAT
KITAP
7 ORANG
KITAS
6 ORANG
6
YAYASAN BETHANIA INDONESIA
AMERIKA SERIKAT
KITAP
2 ORANG
7
YAYASAN KARYA UJUNG BUMI
JERMAN
KITAS
1 ORANG
8
REGINA EMILIA TARAMI
BELANDA
KITAP
1 ORANG
9
PT. CHINA RAILWAY NINTEN BERAU
CHINA
KITAS
50 ORANG
10
INDONESIA RIVER
CHINA
KITAS
16 ORANG
11
SINOCONTS
CHINA
KITAS
5 ORANG
12
INDO FUDONG
CHINA
KITAS
1 ORANG
13
PT. MCC 17
CHINA
KITAS
3 ORANG
14
PT. SDIC
CHINA
KITAS
148 ORANG
15
SINOMA ENGINNERING
CHINA
KITAS
16 ORANG
16
AGUSTINA MAMBRASAR
CHINA
KITAS
1 ORANG
JUMLAH
ORANG
PERMASALAHAN DALAM PELAYANAN ORANG ASING
Setelah terbit revisi Undang-undang keimigrasian No 6 Tahun 2011, maka pelayanan orang asing yang seperti Pembuatan STM ( surat Tanda Melaporkan ) Penyelenggaraan Formulir A Untuk Penginapan, SKB ( surat Keterangan Berpergian ) untuk tingat Polres, serta Surat Keterangan Lapor Diri ( SKLD ) yang dikeluarkan oleh BIK Mabes Polri sudah tidak dilaksanakan. Namun untuk wilayah Papua dan Papua Barat, Polres Manokwari masih menyelenggarakan Penerbitan Surat keterangan Jalan ( Traveling Permit ) / SKJ bagi WNA yang akan melakukan perjalanan di wilayah Papua dan Papua Barat.
Penyelenggaran Pelayanan Surat Keterangan Jalan ( Travelling Permit ) yang dilakukan oleh Polres sifatnya tidak mengikat bagi para Orang asing, pengurusan tersebut diselenggarakan untuk memberikan saran / advice kepada orang asing yang akan mengunjungi lokasi-lokasi yang dianggap aman atau tidak aman, dianggap rawan atau tidak ( bencana / longsor, gelombang laut dll), serta untuk mengetahui pergerakan orang asing ( Deteksi ) selama melakukan kunjungan di wilayah Manokwari dan wilayah lainnya di wilayah Papua dan Papua Barat.
Daftar Objek Wisata sebagai tujuan wisata Orang Asing yang mengurus Surat Keterangan Jalan
NO
NAMA OBJEK WISATA
LOKASI
KET
1
Taman Wisata Alam Gunung Meja
Jl. Gunung Salju Amban
2
Pantai Pasir Putih
Distrik Manokwari Timur
3.
Situs Pekabaran Injil Pulau Mansinam
Pulau Mansinam
4.
Pantai Abasi
Distik Manokwari Timur
5
Pantai Bakaro
Distrik Manokwari Timur
6.
Pantai Amban
Distrik Manokwari Utara
7.
Pengamatan Burung
Kampung Nuni Distrik Manokwari Utara
8.
Pengamatan Burung
Kampung Warmarway distrik Tanah Rubuh
9.
Pengamatan Burung
Kampung Siobri distrik Minyambou
10.
Pengamatan Burung
Kampung Kwau distrik Minyambu
11.
Wisata Alam Pegunungan
Kab. Pebunungan Arfak
12.
Peninggalan Perang dunia II
Distrik momi waren kab.Mkw Selatan
Selain mengunjungi Objek Wisata di wilayah Hukum Polres Manokwari WNA yang akan mengunjungi Objek wisata Hiu Paus di wilayah Kwatisore ( Taman Nasional teluk Cenderawasih ) di Kabupaten Nabire yang akan mengurus SIMAKSI di Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih salah satu syarat adalah memegang Surat Ket Jalan dari Kepolisian. Termasuk didalamnya Orang Asing megunjungi Keluarga ( Warga Negara Belanda yang masih mempunyai Keluarga di wilayah Manokwari )
Terkait Pelayanan terhadap Orang asing, selain Melaksanakan pelayanana penerbitan Surat Keterangan Jalan ( Travelling Permit ) SKJ, Polres Manokwari khususnya Yan Min sat Intelkam Polres Mnaokwari juga melayani Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) untuk warga Negara asing untuk berbagai macam keperluan diantaranya untuk perpanjangan visa, pembaharuan Kontrak Kerja.
Dalam pelaksanaan Pelayanan Orang Asng yang dilakukan di Polres Manokwari mengalami beberapa kendala yang mendasar diantaranya :
Keterbatasan Personel dalam pelayanan ( yang menguasai Bahasa Asing )
Ruangan Pelayanan yang kurang representatif.
Sampai dengan terbitnya UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Polres Manokwari Belum menerima Juklak/ juknis terkait Pelayanan Orang Asing
PENUTUP
KESIMPULAN
Dari gambaran tersebut diatas dapat dismpulkan bahwa dalam pelayanan Orang asing di wilayah Hukum Polres Manokwari sampai dengan saat ini masih berjalan dengan baik.
Walaupun dalam pelaksnaannya mengalami permasalahan baik dari Intern Polri dan Eksternal Polri
Permasalahan dari Intern Polri
Keterbatasan Personel dalam pelayanan ( yang menguasai Bahasa Asing )
Ruangan Pelayanan yang kurang representatif.
Sampai dengan terbitnya UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Polres Manokwari Belum menerima Juklak/ juknis terkait Pelayanan Orang Asing
Kurang Maksimalnya Sosialisasi terkait pelaksanaan Pelayanan dan Pengawasan Orang Asing dari satuan tingkat Atas
Permasalahan dari Eksternal Polri
Tidak adanya Aturan Yang mengikat terhadap orang asing untuk melaporkan Keberadaannya pada Polri seperti yang berlaku Pada UU keimigrasian yang lama
Kurangnya Pemahaman Para Tour Guide / Pemandu wisata terkait fungsi Surat Ket Jalan untuk keamanan WNA yang melakukan kegiatan
SARAN
Meningkatkan Kemampuan Personel untuk menguasai Bahasa asing ( Minimal Bahasa Inggris ) melalui jalur pendidikan baik di Sebasa Polri, pendidikan Formal ( S1 Satara ) Maupun jalur Informal ( Kursus-kursus ) di kewilayahah dengan dibiayai Dinas.
Mengaanggarkan pembangunan ruang pelayanan yang represntatif
Mengeluarkan Juklak Juknis terkait Pelayanan Orang Asing
Melakukan Sosialisasi yang lebih Intens
Melakukan Revisi Undang-undang Keimigrasian No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ataupun MOU antara Polri dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait pelaporan Orang asing di wilayah-wilayah daerah yang tidak terdapat Kantor Imigrasi.
